Pemenuhan Hak Anak Dengan Disabilitas

Anak merupakan satu anugerah yang diberikan Maha Kuasa dalam sebuah keluarga. Semua orang tua pastinya mengharapkan anak yang sehat fisik maupun psikisnya, namun tidak sedikit anak yang terlahir berbeda dengan anak lainnya baik fisik maupun mentalnya. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi negatif mengenai anak yang mempunyai disabilitas ini. Mereka terkadang menganggap remeh dan membedakan perlakuan serta interaksinya dengan penyandang disabilitas ini. Tanpa disadari hal tersebut terlah melanggar hak penyandang disabilitas. Padahal sesuangguhnya terlepas dari kondisi tersebut, semua anak memiliki hak yang sama.

Pada pasal 1 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dengan disabilitas ini juga berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak pada umumnya. Indonesia sendiri menjamin hak-hak anak tersebut dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, yaitu secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan kata lain, tanpa membedakan kondisi anak tersebut, Negara memastikan anak dengan disabilitas juga berhak mendapatkan haknya sesuai yang terkandung pula pada hak anak yang digambarkan pada UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pada BAB III tentang Hak dan Kewajiban anak mulai dari pasal 4 hingga pasal 19.

Adapun hak-hak anak yang digambarkan pada pasal-pasal tersebut secara ringkas antara lain :

  • Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
  • Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
  • Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
  • Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
  • Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
  • Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
  • Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.
  • Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
  1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  5. pelibatan dalam peperangan.
  • Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Khusus untuk anak penyandang disabilitas pada Undang-undang tersebut dijelaskan beberapa hal yaitu pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 yaitu :

  • Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
  • Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

 

Aturan ini juga diperkuat oleh Konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Secara umum digambarkan bahwa semua penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan semua fasilitas dan kesempatan yang didapatkan pada masyarakat pada umumnya. Khusus untuk anak dijelaskan pada pasal 7 tentang penyandang disabilitas anak yang berisi:

  1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas anak atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
  2. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
  3. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak dimaksud.

Saat ini tiap daerah pun sudah mulai memiliki peraturan sendiri mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Daerah Istemewa Yogyakarta. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah telah menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib pnyandang disabilitas termasuk anak-anak.

Pada Perda ini dapat disimpulkan bahwa hak-hak khusus anak penyandang disabilitas adalah :

  • Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
  • Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya
  • Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan
  • Hak untik mendapatkan pelindungan sosial antara lain :
  1. rehabilitasi sosial;
  2. jaminan sosial;
  3. pemberdayaan sosial; dan
  4. perlindungan sosial.

–      hak untuk mendapatkan kesempatan dan ikut serta dalam seni, budaya dan olahraga.

–      hak mendapatkan perlindungan hukum

Dengan demikian dapat disimpulkan pemenuhan hak anak dengan disabilitas yang dapat dilakukan adalah:

  1. Memenuhi kebutuhan anak akan pendidikannya agar ia dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk masa depan yang lebih baik melalui Sekolah-sekolah yang telah disediakan oleh pemerintah dan anak berhak mendapatkan perlakuan yang setara.
  2. Anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya, jadi bukan alasan dengan kondisi anak yang berbeda membuat orang tua enggan merawat anaknya.
  3. Menerima perlakuan yang sama dengan anak lainnya dalam interaksi sosial. Anak dengan disabilitas tidak pantas didiskriminasi dengan anak lainnya.
  4. Menerima perlindungan hukum sebagai mana anak pada umumnya jika terjadi kasus pidana.

Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada anak sesuai dengan kebutuhannya baik mengenai disabilitasnya maupun penyakit lain. Anak berhak mendapatkan rehabilitasi dan terapi yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya.

Referensi

Janz Jenice,et al (1998). “Inclusive Education for children with special Health Care Needs. dari www.eric.ed.gov.pdf

Nur Chamidah, Atien. (2010).  Pendidikan Inklusif untuk anak dengan kebutuhan kesehatan khusus.  Jurnal pendidikan khusus  Vol.7 No 2. Diakses dari http://eprints.uny.ac.id/4226/2/deteksi_dini_gangguan_tumbang.pdf tanggal 7 November 2013.

Soetjiningsih. (1995). Tumbuh Kembang Anak. Jakarta : EGC